Semerusatunews.net, Surabaya — Komunitas Arek Suroboyo Asli (ARSAS) menyoroti kondisi sejumlah warga yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah setelah tidak lagi menerima bantuan sosial.
Ketua Umum ARSAS, Herry Bimantara, mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan dari anggota maupun masyarakat terkait warga yang mengalami perubahan status kesejahteraan sehingga berdampak pada penerimaan bantuan pemerintah.
Baca juga: Proyek Gorong-Gorong Kapas Krampung Disorot, Galian Masih Tergenang Air Saat Pekerjaan Berlangsung
Untuk memastikan kondisi tersebut, ARSAS melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama Pemerintah Kota Surabaya. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah warga dengan kondisi kehidupan yang memprihatinkan di kawasan Jalan Ambengan Batu, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Rabu (2/9/2026).
Salah satu warga yang ditemukan merupakan seorang lanjut usia yang masih harus bekerja sebagai pedagang nasi goreng untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Warga tersebut juga diketahui tinggal di rumah yang kondisinya dinilai tidak layak huni.
Menurut informasi yang diterima ARSAS, status kesejahteraan warga tersebut mengalami perubahan dari desil 2 menjadi desil 6. Perubahan tersebut diduga berdampak terhadap akses warga terhadap program bantuan pemerintah.
Selain itu, ARSAS juga menemukan keluarga penyandang disabilitas yang tinggal dalam kondisi rumah tidak layak huni dan dinilai membutuhkan perhatian serta penanganan lebih lanjut dari pemerintah.
Herry menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar program bantuan sosial benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Laporan Penipuan LOWKER Di Lingkungan Pemkot Surabaya Terus Bertambah, Mahar Rp5 Juta-Rp50 Juta
«“Program bantuan sosial seharusnya hadir bagi warga yang benar-benar membutuhkan, terutama lansia, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang hidup dalam keterbatasan,” ujar Herry.»
ARSAS meminta Pemerintah Pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penentuan desil data kesejahteraan masyarakat yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial.
Menurut Herry, evaluasi diperlukan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Baca juga: Tanggapi Aksi preman di Ruko Ngagel, Wali Kota Eri : Tak Ada Ruang bagi Premanisme di Surabaya.
“Evaluasi penting agar data desil benar-benar mencerminkan kondisi nyata warga di lapangan, sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran,” katanya.
ARSAS juga menyatakan kesiapannya untuk terus melakukan pemantauan di lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait dalam mengawal kepentingan masyarakat Surabaya.
“Jangan sampai warga yang paling membutuhkan justru kehilangan haknya atas perlindungan dan bantuan negara,” tegas Herry.
Editor : Redaksi