Semerusatunews.net, Surabaya — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Surabaya pada Senin (15/6/2026) dalam rangka pengawasan kinerja sekaligus konsolidasi penegakan hukum.
Kedatangan Kajati Jatim bersama jajaran asisten dan Kabag TU disambut Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., beserta para kepala seksi dan seluruh pegawai. Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau sejumlah ruang kerja dan fasilitas pelayanan guna memastikan kesiapan sarana prasarana pelayanan publik yang optimal.
Dari laporan yang disampaikan, Kajari Surabaya mengungkapkan bahwa penegakan hukum berjalan aman dan kondusif di tengah tingginya volume serta kompleksitas perkara yang ditangani. Kajari juga menyampaikan komitmen dalam mengedepankan penegakan hukum yang humanis melalui optimalisasi Restorative Justice, serta memperkuat upaya penyelamatan dan pemulihan aset daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Sementara itu, di hadapan seluruh jajaran, Kajati Jatim menekankan bahwa integritas merupakan modal utama dalam menjalankan tugas dan kewenangan. “Jangan pernah kompromi dengan integritas,” tegasnya. Beliau juga meminta pengendalian perkara dilakukan secara lebih ketat dan terukur, khususnya pada tahapan P-18, P-19 hingga P-21.
Selain itu, Kajati mengingatkan pentingnya sensitivitas terhadap dinamika persoalan hukum di tengah masyarakat agar setiap langkah dan respons dapat diambil secara cepat, tepat, dan terukur. Beliau juga menegaskan bahwa setiap permohonan pendampingan hukum maupun pengamanan proyek strategis harus melalui telaah yang komprehensif, objektif, dan berbasis risiko.
Sementara itu, Di bidang pengelolaan aset, Kajati mendorong penguatan upaya pemulihan aset melalui optimalisasi asset tracing, serta memastikan proses lelang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan soliditas antar jajaran dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Editor : Redaksi