NUSABARU – Upaya dan kerja keras Pemprov Jawa Timur dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat membuahkan hasil membanggakan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, total ada 132.364 perusahaan di Jawa Timur yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Yang sekaligus menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan terbanyak di Indonesia pada 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas kepatuhan sektor usaha di Jawa Timur dalam regulasi perlindungan tenaga kerja. Pasalnya, capaian tersebut menjadi indikator komitmen setiap perusahaan.
"Alhamdulillah, ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan di Jawa Timur taat aturan. Mereka juga taat dan memiliki kesadaran tinggi untuk memberikan perlindungan kepada para pekerjanya. Jadi ini benar-benar menggambarkan lingkungan kerja yang sehat," ujar Khofifah, Kamis (26/2/2026).
Angka 132.364 perusahaan dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan terbanyak tersebut menempatkan Jawa Timur di peringkat pertama secara nasional. Di mana, daerah ini mengungguli DKI Jakarta dengan 116.824 perusahaannya, Jawa Tengah dengan 107.420 perusahaannya, dan Jawa Barat dengan 98.029.
"Secara nasional, total perusahaan peserta program BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 875.641 perusahaan. Dan Alhamdulillah Jawa Timur menyumbang angka terbanyak untuk itu," jelas Gubernur Khofifah.
Mantan Menteri Sosial RI itu menegaskan, kontribusi perusahaan dalam menyediakan BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan tanggung jawab. Mengingat, perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem industri yang sehat dan kompetitif.
Selain itu, kepatuhan perusahaan juga menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebab, setiap investor, baik domestik maupun global, membutuhkan kepastian hukum dan regulasi dalam mengambil keputusan bisnis.
"Ini menjadi nilai tambah bagi Jawa Timur dalam menarik investasi. Kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa ekosistem usaha kita stabil, tertib, dan memiliki payung hukum yang melindungi”terangnya.
Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu menjelaskan bahwa prestasi ini menunjukkan posisi strategis Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Terlebih dengan sumbangan 15 persen perusahaan peserta program BPJS Ketenagakerjaan secara nasional.
Ke depan, Gubernur Khofifah memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memberikan penguatan sinergi dengan dunia usaha, asosiasi industri, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini agar cakupan perlindungan semakin luas dan merata bahkan ke perusahaan-perusahaan yang saat ini belum memberikan BPJS Ketenagakerjaan terhadap karyawannya. (Red)
Editor : Redaksi