Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jawa Timur Kombes Pol Jhoni Iskandar menyematkan tanda kepada perwakilan personel pengamanan pada kegiatan apel pasukan Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 di Lapangan Loh Duwur Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
Semerusatu news.net, Madiun - Kepolisian Daerah Jawa Timur menyiagakan 2.580 personel guna mengantisipasi dinamika konflik antarperguruan pencak silat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya tetap kondusif.
"Jumlah personel yang disiagakan untuk Polda Jatim sebanyak 1.090 personel, kemudian gabungan polres ada 1.490 personel. Jadi, total sekitar 2.580 personel yang disiagakan selama Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 berlangsung dari tanggal 25-27 September," ujar Kepala Biro Operasi Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Joni Iskandar saat memimpin Apel Pasukan Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 di Lapangan Loh Duwur, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kamis.
Menurutnya, Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 akan fokus pada cipta kondisi, pencegahan potensi gesekan dan konflik antar-perguruan silat, serta menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat dalam rangka agenda besar salah satu perguruan pencak silat di Kota Madiun, yakni PSHT yang berpotensi meningkatkan dinamika situasi kamtibmas di wilayah Mataraman, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan sekitarnya.
"Kita prosedurnya adalah keselamatan manusia merupakan hukum yang tertinggi. Jadi, kita amankan kegiatan untuk menjaga keselamatan yang ada di wilayah Madiun sekitarnya," kata Jhoni.
Ia menjelaskan jajaran Polres Madiun Kota dan polres sekitar juga telah melakukan penyekatan sejak tiga hari sebelumnya dan pengaturan lalu lintas, guna mengantisipasi konflik di titik-titik lokasi yang dianggap rawan.
Ia menegaskan dalam pengamanan, personel akan mengedepankan pendekatan preventif, persuatif, dan humanis saat bertugas.
Selain itu, personel juga diminta untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan unsur TNI setempat, pemda, pengurus perguruan pencak silat, serta tokoh masyarakat,
Pengamanan tersebut dilakukan menyusul pelaksanaan agenda lima tahunan musyawarah besar atau Parapatan Luhur (Parluh) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) 2026 dari kubu pimpinan Muhammad Taufiq yang dijadwalkan pada 25–27 September 2026 di Padepokan Agung Madiun Jalan Merak.
Namun, agenda itu tidak diizinkan diselenggarakan di Kota/Kabupaten Madiun oleh forkopimda setempat dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum karena saat ini di tubuh PSHT terdapat dualisme kepemimpinan.
Keduanya mengeklaim sebagai pimpinan resmi dan memiliki pengikut massa besar.
Selain itu, agenda Parluh dari kubu pimpinan Muhammad Taufiq saat ini juga ditentang Pengurus Pusat PSHT pimpinan Moerjoko yang menyatakan tidak ada agenda Parluh pada September 2026 karena parluh telah dilangsungkan sebelumnya pada Februari 2026.
(Red)
Editor : Redaksi