Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan surat edaran yang ditandatanganinya pada 2 Maret 2026 tersebut memuat sejumlah ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat, perangkat daerah (PD), instansi, hingga satuan pendidikan.

"Bagi peserta didik agar menerapkan pembatasan konsumsi gula maksimal 4 sendok makan per orang per hari, garam maksimal 1 sendok teh per orang per hari, dan lemak/minyak maksimal 5 sendok makan per orang per hari," ujar Lilik Arijanto, Jumat (6/3/2026).

Dalam SE tersebut, Pemkot Surabaya juga membatasi penyediaan serta penjualan makanan maupun minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak tinggi di lingkungan perkantoran, sekolah, fasilitas pelayanan publik, serta area yang menjadi kewenangan masing-masing.

"Kami mendorong penyediaan makanan dan minuman sehat pada setiap kegiatan dan acara resmi, dengan mengutamakan menu rendah gula, rendah garam, dan rendah lemak," jelas Lilik.

Selain itu, Pemkot Surabaya meminta Dinas Pendidikan (Dispendik), Kantor Kementerian Agama, serta satuan pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kantin sekolah sehat.

"Tidak menyediakan atau membatasi makanan dan minuman tinggi GGL, mengurangi minuman berpemanis dalam kemasan, serta mengimbau peserta didik agar mengurangi konsumsi minuman kekinian seperti es teh manis, es kopi manis, dan minuman manis lainnya yang disediakan di kedai maupun retail," papar Lilik. 

Di samping itu, siswa juga diimbau mengurangi konsumsi makanan instan serta gorengan secara berlebihan, dan lebih mengutamakan makanan segar yang bergizi seimbang serta aman dikonsumsi anak. Sementara itu, pihak sekolah didorong membiasakan peserta didik mengonsumsi air putih, buah, dan sayur, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Untuk memperluas implementasi surat edaran ini, Pemkot Surabaya menugaskan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, instansi, UMKM, serta peserta didik terkait pentingnya pembatasan konsumsi GGL dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, Lilik menegaskan bahwa Pemkot Surabaya juga mendukung pencantuman informasi label gizi serta pesan kesehatan terkait GGL pada media informasi di lingkungan kerja, sekolah, dan fasilitas umum.

"Kepala sekolah juga melakukan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid terkait pentingnya pembatasan makanan tinggi GGL serta perilaku hidup bersih dan sehat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membatasi konsumsi makanan siap saji yang mengandung GGL berlebihan," katanya.

Lilik menjelaskan, kebijakan tersebut dilatarbelakangi meningkatnya kasus penyakit tidak menular di Surabaya. Penyakit seperti diabetes melitus, hipertensi, obesitas, dan kolesterol menjadi masalah kesehatan utama yang terus mengalami peningkatan serta berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Data Dinkes Surabaya tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 10 penyakit tidak menular terbanyak, hipertensi menempati urutan pertama dengan jumlah kasus mencapai 248.193 kasus. Sementara itu, diabetes melitus berada pada urutan kedua dengan 112.893 kasus.

"Salah satu faktor risiko utama yang berperan dalam terjadinya hipertensi dan diabetes melitus adalah obesitas yang ditandai dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) 27. Obesitas pada penduduk usia 15 tahun tercatat sebesar 13,48 persen," ungkapnya.

Menurut Lilik, obesitas salah satunya dipengaruhi oleh tingginya konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, dan lemak secara berlebihan, terutama pada makanan siap saji dan jajanan anak sekolah.

"Pola konsumsi GGL yang terbentuk sejak usia dini berpotensi berlanjut hingga usia dewasa dan meningkatkan risiko terjadinya obesitas, diabetes melitus, serta hipertensi pada usia produktif," pungkasnya. (Red)

 "Pengujian kekesatan dan ketidakrataan jalan merupakan program pekerjaan JPT dalam rangka peningkatan kualitas jalan. Selain itu melalui program ini diharapkan akan berdampak pada meningkatnya layanan ke pemakai jalan, agar lebih nyaman dan aman dalam menikmati perjalanan, karena dengan melakukan pengujian secara berkala dan berbasis data teknis, kami dapat memastikan kondisi perkerasan terkini serta hasil evaluasinya akan menjadi dasar program pemeliharaan secara tepat dan berkelanjutan" ujarnya.

Taufik menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pengujian tingkat Kekesatan dan Ketidakrataan permukaan jalan tol dilaksanakan tanpa penerapan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka–tutup ruas maupun penutupan lajur. 

“Pengujian dilaksanakan dengan metode running test, di mana kendaraan penguji bergerak mengikuti arus lalu lintas dengan kecepatan tertentu sesuai standar pengukuran. Dalam pelaksanaannya, kami juga menyiagakan tim pengamanan di lapangan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan terkendali," jelas Taufik.

JPT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan. Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan.

Informasi lalu-lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.5 untuk pengguna iOS dan Android. (Red)

Sembilan guru besar UINSA mendapat kesempatan untuk memaparkan visi misinya di hadapan sekitar 250 alumni yang memadati aula Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. 

Dari Sembilan guru besar yang tampil di acara sarasehan IKA UINSA, ada tiga orang yang pernah menjabat sebagai Rektor UINSA. Masing-masing Prof Nur Syam MSi yang juga pernah menjabat sebagai Sekjen Kemenag RI, tapi posisinya hanya sebagai pemantik diskusi karena paling senior dan sudah tidak bisa mencalonkan karena faktor usia. Kedua Prof Masdar Hilmy, mantan rektor UINSA 2018-2022, yang sekarang menjabat sebagai direktur Pascasarjana UINSA. Ketiga, Prof Ahmad Muzakki, yang menjabat rektor sejak 1 Juni 2022 dan akan berakhir tahun ini.

Selain itu, ada empat guru besar wanita yang juga tampil menyemarakkan acara sarasehan ini. Masing-masing Prof Evi Fatimatur Rusydiyah, Prof Husniyatus Salamah Zainiyati, Prof Zumroatul Mukaffa dan Prof Titik Triwulan Tutik.

 ‘’Di era Menteri Agama sekarang, banyak guru besar wanita yang menjadi rektor PTKIN. Jadi, peluangnya sangat terbuka lebar,’’ ujar Ismail Nachu, pembina IAKA UINSA, mengomentari banyaknya kandidat dari kalangan wanita.

Dari sembilan guru besar yang diberi kesempatan menyampaikan visi misinya untuk memajukan UINSA ke depan, hanya Prof Rubaidi yang terang-terangan menyatakan diri bakal maju menjadi calon rektor. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat ini merasa terpanggil karena kampusnya sangat tertinggal dalam produktivitas karya ilmiah dibandingkan kampus PTKIN yang lain.

‘’Bila diukur dari sisi produktivitas karya ilmiah, UINSA berada di urutan 6. Padahal secara positioning dan ekstensing, UINSA berada di kota terbesar kedua di Indonesia. Ini yang membuat salah satu keprihatinan saya sekarang,’’ tukas guru besar bidang Ilmu Tasawuf.

Kecemasan lainnya disampaikan Prof Muhibbin Zuhri, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Menurut mantan ketua PCNU Surabaya, institusi perguruan tinggi sekarang sudah menjauh dari khittahnya (garis besar perjuangannya).

 Perguruan tinggi sudah dijadikan industri barang dan jasa. Kapitalisme sudah merambah institusi perguruan tinggi. Mereka berlomba-lomba memperbanyak mahasiswa dengan menaikkan biaya kuliah.

‘’UIN yang seharusnya mencetak sarjana berwawasan agama mulai bergeser dari khittahnya. Agar tidak terus menjauh dari asalnya, diperlukan kepemimpinan transformatif yang tidak berorientasi pada misi kapitalis semata,’’ sindirnya.

Kritikan tak kalah pedas juga datang dari mantan rektor UINSA Prof Masdar Hilmy. Menurutnya

arah dan visi pendidikan tidak bisa dimonopoli satu pemikiran individu yang terputus dengan koneksi yang ada di luar kampus. 

Salah satunya dengan para alumni. Visi UINSA ke depan harus banyak mengakomodir untuk merumuskan hal-hal penting bersama IKA UINSA. Kolektivitas ini penting untuk menghadapi tantangan di era transformatif.

‘’Kebersamaan UINSA dengan alumninya sangat penting untuk membangun kampus. Misalnya soal bagaimana konstruksi kurikulumnya, perlunya integrasi dan hilirisasi dalam berbagai bidang yang perlu diwujudkan bersama. Pokoknya, Bersama Kita Bisa,’’ tegasnya.

Dosen senior Prof Nur Syam lebih fokus menyoroti kurikulum dan kontribusi guru besar yang ada di kampus. Agar kurikulum bisa berdampak kepada alumni, perlu ada revolusi kurikulum yang harus dilakukan dan dikembangkan oleh kampus. 

Terutama terkait dengan konteks menyiapkan alumni menjalani kehidupan di tengah arus transformasi digital. Termasuk bagaimana mengintegrasikannya dengan AI (kecerdasan buatan).

Nur Syam juga mengkritik keberadaan guru besar yang tidak banyak memberi kontribusi positif terhadap kampus. Keberadaan mereka tak ubahnya dengan gedebog (batang pohon pisang). 

Menurutnya, sekarang di kampus banyak profesor gedebog. ‘’Yaitu profesor yang setelah dikukuhkan selanjutnya tidak pernah berkontribusi ke kampus maupun masyarakat luas. Ini menjadi tugas pimpinan kampus yang transformative,’’ harapnya.

Sedang Rektor UINSA Prof Ahmad Muzakki menyampaikan paparannya dengan singkat.  Menurutnya, bila kampus ingin naik kelas ada tiga kata kunci yang harus dikedepankan. Yaitu, adaptasi, inovasi dan distingsi.

 ‘’Sebagai keluarga besar UINSA, kita tidak boleh kehilangan basis intelektual kita. Diantaranya, semua dosen wajib menguasai kitab kuning,’’ tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat IKA UINSA Dr. Ida Fauziyah mengungkapkan, sarasehan ini bertujuan untuk menampung masukan dalam rangka menguatkan eksistensi UINSA sebagai pusat keunggulan global. Terutama untuk pemimpin kampus mendatang. Karena itu, tema yang diangkat di acara sarasehan ini adalah Menjaga Marwah Menguatkan arah UINSA sebagai Pusat Keunggulan Global dan Kepemimpinan Transformasi.

‘’Kalau kemudian ada yang mengaitkan sarasehan ini dengan agenda suksesi kepemimpinan di UINSA ya silakan,’’ papar mantan Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024.

Ida Fauziyah berharap, siapapun rektor yang nantinya terpilih harus bersinergi dengan IKA UINSA. ‘’Jangan hanya menjadikan para alumni yang ternaungi dalam wadah IKA UINSA sebagai bagian dari masa lalu saja, tapi jadikan potensi dan patner strategis di masa depan,’’ tandasnya disambut aplaus tepuk tangan para hadirin. 

Hal senada juga diungkapkan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendis Kementerian Agama RI Prof Dr Phil Sahiron MA yang membuka acara sarasehan mewakili Menteri Agama. 

‘’Alumni harus dirangkul dan diajak bersama untuk berkontribusi positif dalam mengembangkan perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik,’’ tandasnya. (Red)

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap fluktuasi harga energi global, terutama potensi kenaikan harga minyak dunia. Isu pemblokiran Selat Hormuz turut menjadi perhatian karena berisiko mengganggu distribusi energi internasional dan berdampak langsung pada harga BBM serta kebutuhan pokok.

Menanggapi perkembangan tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait situasi global. Ia menambahkan, terdapat imbauan agar perjalanan luar negeri yang tidak mendesak dapat ditunda sementara dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan dinamika global yang berkembang. 

Di sisi lain, Wali Kota Eri mengatakan bahwa potensi ancaman inflasi telah dibahas berulang kali bersama seluruh pemangku kepentingan di Surabaya. Pemkot Surabaya akan memantau perkembangan dan skala kenaikan harga hingga pekan depan sebagai langkah antisipatif.

“Ini sudah kita rapatkan berulang kali dengan semua stakeholder terkait kemungkinan inflasi. Kita lihat skala harga sampai minggu depan. Karena dengan Selat Hormuz yang diblokir dan semakin masifnya perang ini, kami khawatir ketika harga minyak naik otomatis akan mempengaruhi harga semua barang di Indonesia, khususnya Surabaya,” ujar Wali Kota Eri, Kamis (5/3/2026).

Sebagai kepala daerah, ia menegaskan bahwa prioritas Pemkot Surabaya adalah mencegah gejolak global tersebut menjalar menjadi lonjakan harga yang sulit dikendalikan di tingkat lokal. Menurutnya, dinamika geopolitik berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, sehingga penguatan strategi pengendalian inflasi di daerah menjadi langkah yang harus segera diintensifkan.

“Yang menjadi perhatian utama kami adalah potensi dampak terhadap inflasi. Kondisi geopolitik bisa berpengaruh pada kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Karena itu, kami akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah,” tegasnya.

Pemkot Surabaya akan mengintensifkan pemantauan harga di pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor, serta memastikan ketersediaan stok bahan pokok tetap aman. Selain itu, intervensi melalui Pasar Murah juga disiapkan sebagai langkah konkret menjaga daya beli masyarakat.

“Kita akan melakukan Pasar Murah. Kita juga akan menjaga inflasi agar di Surabaya tidak tinggi meskipun dengan kejadian global ini,” imbuhnya.

Seiring dengan itu, Pemkot Surabaya terus mencermati perkembangan situasi internasional dan menyiapkan langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas ekonomi serta ketenteraman masyarakat Kota Pahlawan.

“Yang terpenting bagi kami di daerah adalah menjaga stabilitas dan kondusivitas kota. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali akibat situasi global,” lanjutnya.

Terkait pendataan warga Surabaya yang berada di luar negeri, Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan informasi yang diterima, warga Indonesia, termasuk warga Surabaya, dalam kondisi aman.

Wali Kota Eri juga memastikan tidak ada pejabat Pemkot Surabaya yang sedang menjalankan ibadah umrah di tengah situasi tersebut. “Enggak ada, insyaallah enggak ada,” ujarnya.

Di samping langkah pengendalian inflasi, ia kembali mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke luar negeri yang tidak mendesak.

“Kepada masyarakat Surabaya, saya mengimbau agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke luar negeri yang tidak mendesak. Dengan melihat situasi saat ini, demi keamanan dan keselamatan, perjalanan tersebut bisa dijadwalkan ulang,” pungkasnya. (Red)

Dari hasil analisis dan evaluasi Satgas Pangan periode 5 Februari hingga 4 Maret 2026, tercatat sebanyak 37.857 kegiatan pemantauan telah dilakukan di 38 provinsi di Indonesia.

Pemantauan tersebut menyasar berbagai pelaku usaha pangan, mulai dari produsen, distributor, agen, hingga pedagang pengecer di pasar tradisional maupun ritel modern. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas strategis.

Ketua Pengarah Satgas Pangan Pusat yang juga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Drs Syahardiantono menyampaikan bahwa pengawasan distribusi pangan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari praktik curang.

“Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan secara intensif di seluruh wilayah. Kami tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga pangan, tetapi juga menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti penimbunan, pengemasan ulang, hingga peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” kata Komjen Syahardiantono, Kamis (5/3/2026).

Dari sisi wilayah kegiatan pemantauan, Provinsi Jawa Barat mencatat aktivitas pemantauan tertinggi dengan 4.791 kegiatan. 

Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan sebanyak 3.207 kegiatan, Riau dengan 2.919 kegiatan, Jawa Tengah sebanyak 2.902 kegiatan, serta Jawa Timur dengan 2.500 kegiatan.

Sebaliknya, sejumlah provinsi di wilayah Timur Indonesia mencatat jumlah pemantauan relatif lebih rendah, di antaranya Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan. 

Kondisi geografis serta keterbatasan jumlah pasar dan pelaku usaha menjadi salah satu faktor yang memengaruhi intensitas pengawasan di wilayah tersebut.

Berdasarkan jenis pelaku usaha yang dipantau, pedagang atau pengecer menjadi kelompok yang paling banyak diawasi dengan 25.426 titik pemantauan. Ritel modern tercatat 5.804 titik, disusul grosir atau toko besar sebanyak 3.744 titik.

Sementara itu, pemantauan terhadap distributor tercatat 2.056 kegiatan, produsen sebanyak 538 kegiatan, dan agen sebanyak 289 kegiatan.

Syahardiantono, menegaskan bahwa Satgas Pangan tidak akan ragu menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat.

“Apabila ditemukan praktik yang merugikan konsumen atau mengganggu stabilisasi harga pangan, kami akan menindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera,” ujarnya.

Dari sisi perkembangan harga komoditas, laporan tersebut menunjukkan adanya dinamika pada sejumlah bahan pokok utama.

Harga beras premium dan beras medium secara nasional tercatat mengalami tren penurunan. Bahkan di sejumlah wilayah harga kedua jenis beras tersebut sudah berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Namun kondisi berbeda terjadi pada komoditas minyak goreng kemasan sederhana Minyakita. 

Walaupun sudah mengalami tren penurunan, namun harga rata-rata nasional komoditas ini masih berada di atas HET, khususnya wilayah Indonesia Timur. 

Komoditas bawang merah juga tercatat masih berada di atas harga acuan pembelian (HAP).

Sedangkan Harga bawang putih di beberapa wilayah juga menunjukkan variasi yang cukup besar. Di kawasan timur Indonesia, harganya masih stabil di atas HAP namun masih terkendali. 

Sementara itu, harga cabai rawit merah masih berada di atas harga acuan dengan rata-rata nasional berkisar antara Rp61.888 hingga Rp70.271 per kilogram.

Untuk komoditas protein hewani, harga telur ayam ras tercatat mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp31.000 per kilogram. Harga daging ayam ras juga meningkat tipis di atas HAP.

Sebaliknya, harga daging sapi mengalami penurunan menjadi sekitar Rp139.801 per kilogram atau berada di bawah harga acuan pembelian.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas Pangan yang juga Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan pengawasan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

Menurut Ketut Astawa, pemantauan yang dilakukan tidak hanya bertujuan memastikan harga tetap terkendali, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar hingga tingkat konsumen.

“Pengawasan ini dilakukan secara berlapis oleh Satgas pusat dan daerah. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar,” ungkapnya. (Red)

Dari hasil pengawasan tersebut, Satgas Pangan menemukan sejumlah pelanggaran yang kemudian ditindaklanjuti melalui langkah administratif maupun penegakan hukum.

Satgas Pangan pusat melaporkan terdapat 3.166 kegiatan pengecekan lanjutan terhadap distributor maupun produsen yang terindikasi melakukan pelanggaran. Selain itu, Satgas juga mengeluarkan 518 surat teguran kepada pelaku usaha.

“Dalam beberapa kasus, Satgas melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk mengisi kembali stok komoditas yang mengalami kekosongan di pasar. Upaya tersebut tercatat sebanyak 1.200 kegiatan selama periode laporan minggu keempat ini,” jelasnya.

Selain pengawasan distribusi, Satgas Pangan juga melakukan pengambilan sampel produk pangan untuk diuji di laboratorium guna memastikan keamanan konsumsi. Dalam periode ini terdapat 35 sampel produk yang diuji.

Langkah tegas juga diambil terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan. Satgas Pangan merekomendasikan pencabutan dua izin usaha serta empat izin edar produk.

Selain itu, terdapat empat perkara yang ditingkatkan ke tahap penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Kasus tersebut di antaranya penyelundupan daging impor ilegal yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Kasus lain yang tengah ditangani aparat kepolisian di Nusa Tenggara Barat terkait praktik pengemasan ulang beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sementara di Jawa Barat, aparat mengusut peredaran mi yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks serta penjualan makanan kedaluwarsa.

Ketut Astawa mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan stabilitas harga melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk operasi pasar dan distribusi pangan.

“Berbagai intervensi terus dilakukan, seperti penguatan distribusi, operasi pasar, serta penyaluran beras program stabilisasi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Dalam periode yang sama, Satgas Pangan juga menerima laporan pengaduan masyarakat melalui hotline yang telah disediakan. Tercatat terdapat 11 laporan yang masuk selama periode pengawasan tersebut.

Komoditas Minyakita menjadi yang paling banyak diadukan masyarakat dengan enam laporan. Selain itu, pengaduan juga berkaitan dengan komoditas cabai rawit, beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi.

Selain melakukan pengawasan, Satgas Pangan juga memperkuat komunikasi publik melalui publikasi kegiatan di berbagai media. Selama periode laporan tercatat terdapat 25.372 tautan pemberitaan yang mengangkat aktivitas Satgas Pangan.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian harga pangan, pemerintah juga mengoptimalkan peran kios pangan atau toko pengendali inflasi. Hingga periode laporan ini tercatat sebanyak 939 kios atau toko di 32 provinsi telah melaporkan aktivitas distribusi pangan.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kios terbanyak, yakni 213 kios, disusul Nusa Tenggara Timur sebanyak 137 kios dan Jawa Tengah sebanyak 86 kios.

Sementara itu, penyaluran beras SPHP juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Pada minggu keempat periode laporan, yakni 26 Februari hingga 4 Maret 2026, total penyaluran beras SPHP tercatat mencapai 34.636 ton.

Penyaluran beras tersebut dilakukan melalui berbagai jalur distribusi, antara lain instansi pemerintah dalam kegiatan gerakan pangan murah, pengecer pasar tradisional, serta jaringan Rumah Pangan Kita.

Ketut Astawa menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Pengawasan dan stabilisasi pangan harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan sinergi yang kuat, kita berharap pasokan pangan tetap aman, harga stabil, dan masyarakat tidak dirugikan,” tutup Ketut Astawa. (Red)

Layanan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan prima, respons cepat, dan perlindungan optimal bagi seluruh pengguna jalan.

Direktur Utama PT JPT Muhammad Taufik Akbar menyampaikan bahwa layanan derek gratis ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan dan kepastian pelayanan kepada pengguna jalan. 

"Fasilitas ini diberikan untuk evakuasi kendaraan dari lokasi kejadian menuju titik aman terdekat, seperti bahu jalan, rest area, atau gerbang tol terdekat dalam satu ruas yang sama," ujarnya.

Menurut dia layanan ini diprioritaskan bagi kendaraan yang mengalami mogok, gangguan teknis, atau kejadian lain yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Permintaan bantuan dapat disampaikan melalui pusat layanan resmi 14080 maupun melalui petugas layanan lalu lintas di lapangan yang siaga selama 24 jam.

Layanan derek gratis berlaku dengan ketentuan jarak maksimal sesuai batas layanan operasional ruas Gempol-Pandaan. Dalam hal pengguna jalan menghendaki pengantaran kendaraan ke lokasi tertentu di luar batas layanan dimaksud, maka selisih jarak akan dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan tarif yang berlaku.

Melalui penyediaan layanan derek gratis ini, PT JPT menegaskan komitmennya untuk senantiasa mengedepankan aspek keselamatan, respons cepat penanganan gangguan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jalan tol.

JPT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan. Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan. (Red)

Sebuah truk Hino Dutro tahun 2010 berwarna hijau dengan nomor Polisi W 8810 NY yang dilaporkan hilang di Mojokerto, berhasil ditemukan di Surabaya hanya dalam waktu satu jam setelah koordinasi intensif dilakukan pada Selasa (3/3).

Truk milik Winarko tersebut ditemukan terparkir tanpa pengemudi di kawasan Jalan Raya Bulak Sari nomor 1-5, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, sekitar pukul 12.00.

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Syafudin Rodji mengungkapkan, keberhasilan ini bermula saat pihaknya menerima informasi kehilangan dari masyarakat melalui radio Suara Surabaya (SS) sekira pukul 11.00 WiB.

"Begitu menerima informasi adanya truk yang hilang dari gudang di kawasan Mojoanyar, Mojokerto, kami langsung menginstruksikan anggota untuk melakukan penyekatan dan pemantauan di titik-titik rawan," ujar AKP Imam, Selasa (3/3). 

Penyekatan difokuskan pada jalur-jalur arteri utama, akses menuju pelabuhan, hingga jalur menuju Madura. 

Tak butuh waktu lama, Unit Turjawali dan Unit Urai Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak mencurigai sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan di wilayah Semampir. 

Setelah dicocokkan, ciri-ciri fisik dan nomor Polisi kendaraan tersebut identik dengan armada yang dilaporkan hilang.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi penemuan, truk hijau tersebut diduga sudah berada di sana sejak subuh. 

"Hasil penelusuran kami, truk sudah terparkir sejak pukul 05.00. Namun, warga sekitar tidak ada yang mengetahui siapa pengemudinya dan kapan tepatnya kendaraan itu ditinggalkan," tambah AKP Imam.

Polisi kini tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan karena posisi truk berada di tikungan jalan yang cukup strategis itu. 

Di dalam kabin truk, petugas menemukan beberapa barang bukti berupa pakaian dan botol air mineral yang diduga milik pelaku.

Aksi pencurian itu sendiri dilaporkan terjadi di gudang Desa Lengkong, Mojoanyar, Mojokerto, pada Senin (2/3) menjelang tengah malam. 

Pelaku diduga membobol gembok pagar dan masuk dengan cara memanjat tembok. Pelaku dengan mudah membawa lari kendaraan karena kunci truk diketahui masih menempel.

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, truk tersebut kini diamankan dan akan dilimpahkan ke Satreskrim Polres Mojokerto sesuai dengan tempat kejadian perkara (TKP) awal. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Mojokerto untuk pelimpahan penanganan perkara dan barang bukti," pungkasnya. (Red)

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 300/2326/436.8.6/2026 tentang Pedoman Keamanan dan Ketertiban Selama Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Dalam SE tersebut ditegaskan pengaturan kegiatan usaha selama Ramadan, termasuk larangan memajang, mengedarkan, menjual, maupun menyajikan minuman beralkohol, guna menjaga kekhusyukan ibadah serta kondusivitas Kota Surabaya.

Pengawasan menyasar delapan lokasi RHU yang tersebar di wilayah Surabaya Selatan, Surabaya Barat, hingga Surabaya Pusat.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa dari delapan lokasi yang diperiksa, petugas menemukan satu tempat usaha yang masih melanggar ketentuan.

“Kami terus meningkatkan pengawasan di sejumlah tempat rekreasi hiburan umum, khususnya selama bulan suci Ramadan. Dari delapan lokasi, kami menemukan satu restoran di wilayah Surabaya Selatan yang masih menjual minuman beralkohol,” ujar Zaini, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, modus pelanggaran serupa dengan temuan sebelumnya, yakni minuman beralkohol tidak disajikan dalam botol, melainkan dipindahkan ke dalam teko plastik.

“Minuman tersebut tidak disuguhkan dalam botol, tetapi ditempatkan di dalam teko plastik,” jelasnya.

Selain menindak pelanggaran penjualan minuman beralkohol, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perizinan usaha restoran tersebut.

“Kami juga melakukan pengecekan izin usaha yang dimiliki restoran ini. Untuk perizinan, kami berkoordinasi dengan dinas terkait yang turut serta dalam kegiatan pengawasan,” tambahnya.

Dari operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 61 botol minuman beralkohol dan memasang stiker tanda pelanggaran pada lokasi usaha.

Zaini menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pengawasan.

“Kami mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis. Namun, apabila masih ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga kondusivitas Kota Surabaya,” pungkasnya. (Red)

Penyesuaian jam pelayanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.17.1/2550/436.7.2/2026 tentang Pengaturan Jam Pelayanan selama Bulan Suci Ramadan 1446 H/2026 M di lingkungan fasilitas kesehatan milik Pemkot Surabaya.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina, mengatakan bahwa pelayanan Puskesmas selama Ramadan menyesuaikan waktu operasional, baik untuk layanan pagi maupun sore. Pada hari Senin hingga Kamis, Puskesmas buka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, sementara pada hari Jumat pelayanan berlangsung dari pukul 08.00 sampai 11.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Untuk pelayanan sore, Puskesmas melayani masyarakat dari Senin sampai Jumat mulai pukul 14.00 hingga 16.30 WIB.

“Seluruh Puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan selama Ramadan dengan jam operasional yang telah disesuaikan, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses layanan secara nyaman,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan, seluruh Puskesmas di Surabaya tetap membuka layanan seperti biasa, hanya disesuaikan dengan waktu operasional selama bulan puasa. Berbagai layanan utama tetap berjalan penuh, mulai dari pemeriksaan umum, kesehatan gigi, kesehatan ibu dan anak (KIA), layanan gizi, psikologi, pengobatan tradisional (batra), laboratorium, hingga pelayanan kesehatan keluarga. Selain itu, layanan kegawatdaruratan juga tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat.

Terkait layanan gawat darurat, Nanik menegaskan bahwa Puskesmas rawat inap di Surabaya tetap beroperasi selama 24 jam. Sementara itu, Puskesmas non-rawat inap mengikuti jam operasional Ramadan, namun tetap siaga dan dapat dihubungi selama 24 jam jika terjadi kondisi darurat.

“Untuk Puskesmas rawat inap, layanan gawat darurat tetap buka 24 jam. Sedangkan yang non-rawat inap tetap siap on call apabila ada kasus kegawatdaruratan,” jelasnya.

Selain itu, layanan imunisasi serta kesehatan ibu dan anak juga tetap tersedia selama Ramadan. Masyarakat pun dapat memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan terkait puasa, yang difasilitasi oleh tenaga promosi kesehatan di masing-masing Puskesmas.

Selama Ramadan, Dinkes Surabaya juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondisi tubuh. Nanik mengajak warga untuk tetap melakukan aktivitas fisik ringan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh saat sahur dan berbuka.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama Ramadan dengan pola hidup sehat, agar ibadah puasa dapat dijalani dengan lancar,” pungkasnya. (Red)

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, M Fikser mengatakan, ada empat poin kerjasama yang ditandatangani bersama antara Pemkot Surabaya dan Pemkot Batam. Diantaranya yakni bidang kesekretariatan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. 

“Jadi lebih ke bagaimana melakukan koordinasi ya, terus mengkolaborasi berbagai program di perangkat daerah. Kami saling diskusi ya ke depannya, bagaimana supaya lebih cepat untuk merespon program-program pembangunan itu,” kata Fikser. 

Selanjutnya, Pemkot Surabaya dan Pemkot Batam menandatangani perjanjian kerjasama di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada bidang ini, hubungan kedua daerah tersebut lebih fokus ke penyusunan, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan data. 

“Batam dengan Surabaya itu sama, tapi bagaimana caranya supaya data itu bisa dipakai menghimpun data, kemudian data itu bisa dipakai untuk menyusun program-program kerja,” ujar Fikser.

Bukan itu saja, Fikser menyebutkan, Pemkot Surabaya dan Pemkot Batam juga menjalin kerjasama di bidang kesehatan. “Di bidang kesehatan ini lebih kepada bagaimana penanganan suatu penyakit dan kesehatan di Surabaya. Jadi ada beberapa penanganan kesehatan yang akan dibahas bersama secara spesifik nantinya,” sebutnya. 

Selain itu, Fikser menerangkan, juga ada kerjasama di bidang digitalisasi. Lebih lanjut, jajaran Pemkot Batam akan berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mempelajari program atau sistem digitalisasi yang diaplikasikan Pemkot Surabaya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, Pemkot Surabaya membuka diri untuk berbagi program dan inovasi yang dimiliki untuk daerah lain. “Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) Kota itu maju bersama untuk bangsa yang lebih hebat. Apalagi Pak Wali sebagai Ketua APEKSI, semua yang ada di Surabaya, beliau itu ingin berbagi untuk seluruh kabupaten/kota secara total,” terangnya. 

Fikser berharap, adanya kerjasama antar daerah ini bisa memberikan manfaat bagi kabupaten/kota lain di seluruh wilayah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, Kota Surabaya juga akan belajar kepada kabupaten/kota lain ketika ada hal yang bermanfaat untuk kepentingan warga.

“Mudah-mudahan tidak hanya mereka belajar dari kita, tapi kita juga belajar hal-hal baik dan hal-hal menonjol yang ada di daerah mereka. Bidang apa saja, yang kemudian nanti kita bisa datang menjajaki untuk kerja sama lagi lebih lanjut,” harapnya. 

Di samping itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Batam, Yusfa Hendri menyampaikan, kerjasama ini bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Yusfa mengatakan, alasan Pemkot Batam memilih Kota Surabaya sebagai percontohan karena memiliki segudang inovasi. 

Tidak hanya itu, ia menilai, Surabaya merupakan kota yang sudah menerapkan praktik baik dalam pemerintahan dan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik. Selain itu, Surabaya juga dinilai memiliki ketangguhan di dalam pembinaan UMKM dan konsep pembangunan berkelanjutan. 

“Keunggulan-keunggulan Kota Surabaya inilah yang ingin kita pelajari dan kita ingin bekerja sama dengan Kota Surabaya, saling menukar program-program kegiatan antara pemerintah Kota Batam dan Kota Surabaya. Nah, harapannya ke depan adalah dengan kerja sama ini kita dapat meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah kota yang bekerja sama ini. Karena eranya sekarang kan adalah era kolaboratif,” papar Yusfa.

Yusfa mengatakan, sebuah daerah tidak bisa jika harus membangun sendiri tanpa adanya kolaborasi antara daerah lainnya. Maka dari itu, Kota Batam melakukan kerjasama dengan Kota Surabaya pada hari ini. 

“Jadi, kita tidak bisa membangun sendiri-sendiri, kita perlu bersinergi dengan daerah-daerah lain dan karena itulah Batam bekerjasama dengan banyak daerah yang ada di Indonesia, seperti halnya juga Surabaya. Tapi kami secara khusus memilih Surabaya dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi,” katanya. 

Yusfa menjelaskan, kerjasama antar Kota Batam dengan Kota Surabaya sudah dijajaki sejak Tahun 2016. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kerjasama antara Kota Batam dan Kota Surabaya masih terjalin baik dan berlanjut hingga saat ini. “Hari ini tadi kita melaksanakan empat perjanjian kerja sama antara Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan Kota Batam, yang kedua antara Bappeda, yang ketiga antara Pemimpin, yang keempat Dinas Kesehatan,” jelasnya. 

Yusfa menambahkan, dalam waktu dekat masih ada berbagai hal kerjasama akan terjalin antara Pemkot Batam dengan Pemkot Surabaya. “Kami harapkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Kami yakin, dengan kolaborasi ini akan memberikan manfaat bagi kedua daerah kota untuk saling memajukan kedua daerah,” pungkasnya. (Red)